Jakarta (WARTA.TV) - Pemerintah akhirnya merilis Aturan kebijakan IMEI (International Mobile Equipment Identity), setelah sempat tertunda dua bulan sebelumnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengungkapkan setelah aturan IMEI resmi berlaku, ponsel yang tak terdaftar di Kemenperin tak lagi bisa dipakai.

Malaupun demikian pemerintah juga tetap memfasilitasi pengguna yang suka membeli ponsel model teranyar di luar negeri dengan membayar pajak 17,5%. Jumlah tersebut terdiri dari PPN (pajak pertambahan nilai) 10% dan PPh (pajak penghasilan) 7,5%. Bahkan kas negara bisa bertambah Rp 2 triliun setelah aturan ini berlaku. ini-nasib-hp-bm-setelah-berlaku-aturan-pembatasan-imei-april-2020 "Jadi lebih baik beli yang resmi, karena yang resmi buatan Indonesia," tutur Heru Pambudi Direktur Jenderal Bea Cukai Jumat 18-10-2019.

Pajak ini dikenakan bagi barang yang harga pembeliannya di atas US$ 500 atau Rp 7 juta masih dikenakan pajak.

Aturan ini direncanakan bakal diterapkan pada bulan April 2020. Untuk sementara, masyarakat yang hendak mengecek IMEI ponsel mereka dapat mengakses situs https://imei.kemenperin.go.id/.

"Saya kira yang paling bahagia salah satunya adalah Kemenkeu, karena dengan ketentuan ini penyelundupan tak ada lagi. Bisa mereka menyelundup tapi mereka tidak bisa menggunakan ponsel," ungkap Heru lagi.

Bea Cukai menghimbau yang selama ini mulai mengalirkan barang ilegalnya melalui jalur-jalur yang tidak benar seperti Jastip (Jasa Titip) supaya melalui jalur resmi. Diharapkan pengguna bahkan nanti para distributor langsung mendaftarkan IMEI ponselnya" imbuh Heru.

Aturan mengenai kebijakan IMEI diharapkan bisa memberantas ponsel black market yang dibeli atau masuk ke Indonesia setelah April 2020. Walau begitu, ponsel BM yang sudah terlanjur digunakan sebelum aturan berlaku efektif, tidak akan terkena dampak apapun dari aturan ini.

Pada saat kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menginformasikan bahwa IMEI sama dengan STNK kendaraan bermotor pada ponsel. Untuk itu IMEI sangat diperlukan sebagai tanda bahwa ponsel tersebut memenuhi aturan resmi. Kendati demikian, masyarakat tidak perlu merasa terganggu akibat kebijakan ini.

"Perlu diperhatikan bahwa pendaftaran ini tidak mengganggu pengguna apapun, karena tidak ada yang berubah," ungkap Rudiantara.

Aturan kebijakan IMEI diterbitkan setelah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menandatangani aturan IMEI, Jumat 18-10-2019.

IMEI merupakan identitas internasional yang dikeluarkan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik yang diperlukan untuk mengidentifikasi Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.

IMEI ini akan didaftarkan ke Kementerian Perindustrian ketika sebuah ponsel hendak dijual di Indonesia. Kemenperin mengumpulkan IMEI ini dalam database. Nantinya nomor IMEI ini akan dijodohkan dengan MSISDN atau nomor identitas SIM Card. MSISDN berasal dari operator seluler.

Pada saat sebuah ponsel terhubung ke jaringan, sebuah aplikasi khusus akan memindai nomor IMEI perangkat dan mengecek keasliannya ke sistem DIRBS Kemenperin. Jika tak terdaftar, koneksi jaringan akan diputus.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan aturan IMEI bukanlah hal yang baru lagi. Karena di beberapa negara sudah menerapkan aturan ini untuk memberantas peredaran ponsel ilegal atau black market yang membuat negara rugi.
Warta.tv

Warta.Tv

Terimakasih telah berkunjung di warta.tv.

Post A Comment:

0 comments: